PENDIDIKAN MAKIN MAHAL !! sebelas PTN naikkan SPP

PROKAL.CO, TREN kenaikan harga merembet ke mana-mana. Paling baru, jajaran pengelola PTN badan hukum (PTN BH) juga berencana menaikkan besaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diatur dalam skema uang kuliah tunggal (UKT). Kenaikan tarif SPP itu dikhususkan untuk kelompok atau kelas yang paling mahal.

Sampai saat ini, ada sebelas kampus yang berlabel PTN BH. Di dalam skema UKT, penetapan SPP memang dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kampus yang menetapkan pengelompokan besaran SPP hingga tujuh jenis. Setiap mahasiswa baru akan dimasukkan dalam kelompok besaran SPP itu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Dwikorita Karnawati mengatakan rencana kenaikan SPP dikhususkan untuk yang kelompok atas saja. “Ini pun baru kalangan PTN badan hukum yang membahasnya,” katanya, kemarin (14/1). Dia menegaskan karena berstatus PTN BH maka cukup ditetapkan oleh internal kampus.

Dwikorita menerangkan rencana kenaikan SPP itu khusus untuk kelompok UKT yang paling atas. Alasannya adalah untuk rasa keadilan. Dia mencontohkan UKT paling atas digunakan untuk mahasiswa baru yang penghasilan orangtuanya Rp 10 juta sampai Rp 100 juta per bulan bahkan lebih.

“Nah itu ‘kan ada tidak adilnya,” jelasnya. Perempuan yang pernah digadang jadi menteri di era Joko Widodo itu menjelaskan, ketidakadilan muncul karena SPP mahasiswa dari orangtua berpenghasilan Rp 10 juta dengan yang Rp 100 juta sama. Dia menuturkan seharusnya ada kelonggaran batas atas untuk mengakomodasi masyarakat berpenghasilan sangat tinggi.

“Jadi, pada praktiknya itu ada juga masyarakat yang ngempet (menahan) ingin bayar mahal tapi tidak bisa,” jelasnya. Mau membayar lebih tinggi, khawatir jadi suap, gratifikasi, atau yang lainnya. Sebab, tidak ada aturan atau landasan hukumnya.

Dwikorita menegaskan bahwa 70 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga, tidak perlu khawatir rencana kenaikan SPP itu bakal menjadi ajang kampus mencari uang. Dia menegaskan, UGM tetap akan terus menjadi kampus kerakyatan.